birokrasi oh birokrasi...............

JUL

Siapa yang kenal birokrasi indonesia???? Sistem yang terkenal dengan ‘mbuletisasinya’, jalur yang panjang, banyak meja yang dilalui, dan ujung ujungnya duit (UUD). Kalo orang yang ga punya duit jadi sebisa mungkin menghindari yang namanya birokrasi, jangan sampe deh bersentuhan dengan yang namanya birokrasi.

birokrasi

Birokrasi berasal dari bahasa perancis ‘bureau’ yang berarti kantor. Konsep birokrasi sendiri dimaksudkan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi administrasi organisasi. Menurut Weber, birokrasi dan institusi lainnya dapat dilihat sebagai sebuah ‘kehidupan kerja yang rutin’. Rutinitas kerja yang tercermin dalam sistem administrasinya disamakan dengan mesin pada proses produksi dalam dunia manufaktur. Birokrasi menurut Weber adalah salah satu rasionalitas yang tertentu (defining rationalities). Pemikiran Weber didorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan.Terdapat beberapa karakteristik rasional dalam birokrasi, menurut weber karakteristik tersebut diantaranya:

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individu dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan. Ada yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian obyekif (merit sistem).
8. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarga.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

Selain karakteristik positif tersebut diatas, Weber juga menyatakan adanya beberapa karakteristik negatif dari birokrasi, diantaranya:

1. Birokrasi cenderung memonopoli informasi sehingga pihak luar tidak dapat mengetahui atas dasar apa sebuah keputusan diambil. Salah satunya adalah konsep ’rahasia jabatan’, bagaimana seseorang bisa menduduki jabatan sebagai kepala bagian atau dinas tidak pernah diungkapkan secara jelas oleh kepala instansi atau birokrasi.
2. Apabila sudah terlembaga, birokrasi merupakan salah satu struktur sosial yang paling sukar dihancurkan. Bagaimana mungkin bisa mengelola sebuah negara tanpa sistem birokrasi yang baik. Birokrasi memberikan tenaga yang terspesialisasi pada bidangnya. Ada sebuah pola administrasi yang konsisten dalam birokrasi, siapa saja pegawainya bisa diganti namun pola administrasi yang konsisten tersebut akan sulit untuk dihancurkan.
3. Birokrasi yang sudah sangat mapan cenderung bersifat mendua terhadap demokrasi. Di satu sisi prinsip-prinsip persamaan dihadapan hukum menjadi dasar terhadap setiap bentuk kegiatan birokrasi, namun disisi lain birokrasi cenderung tidak tanggap terhadap pendapat umum.

Konsep birokrasi ideal yang disampaikan Weber adalah sebuah konsep yang sebenarnya sangat bagus apabila dijalankan dengan baik. Namun dibanyak negara konsep birokrasi itu tidak dijalankan dengan semestinya. Banyak pihak mengakui selama tahun 1930-an hingga 1960-an birokrasi memainkan peranan penting dalam pembangunan yang ada di Indonesia. Namun seiring dengan menguatnya birokrasi yang ada di Indonesia, muncul berbagai efek negatif dari birokrasi yang ada tersebut, diantaranya birokrasi menjadi sulit sekali diteembus, sentralistis, top down, dan memiliki hierarki yang sangat panjang.

Birokrasi dipandang sebagai sumber kelambanan bahkan terlalu bertele-tele, terlalu menghabiskan banyak waktu dan biaya dan juga mematikan kreativitas. Dari sisi ekonomi, birokrasi dipandang sebagai penyebab distorsi ekonomi dikarenakan mengganggu mekanisme pasar dan pada akhirnya birokrasi justru menyebabkan inefisiensi organisasi.

Menurut Robbin birokrasi Indonesia juga merefleksikan beberapa aspek budaya masyarakat seperti:

1. Penghormatan diberikan kepada orang yang lebih tua, merupakan sifat sebagian besar budaya tradisional, dampaknya adalah adanya budaya ewuh pakewuh;
2. cara komunikasi sering menggunakan bahasa lisan, baru kemudian dikukuhkan dalam surat keputusan;
3. birokrasi masih terisolasi dari sektor masyarakat lain, sehingga cenderung bersifat pasif dan lamban dalam pengambilan keputusan.

bureaucrat says

Kondisi lain yang tampak dalam kehidupan birokrasi di Indonesia adalah pemanfaatan pengaruh informal dan jaringan berdasarkan latar belakang dan koneksi, sehingga pengaruh kekeluargaan termasuk etnik, memiliki peran sangat penting. Komunikasi satu arah ini menuntut adanya kepatuhan  masyarakat terhadap apa yang diinginkan oleh pemimpin. Birokrasi di Indonesia saat ini masih banyak mewarisi sisa pemerintahan feodal, sehingga sikap menjilat ke atas dan sikap berpura-pura seringkali merupakan jalan keluar perilaku yang rasional. Ketika kekangan kolonial ditiadakan, “irrasionalitas” kebudayaan Jawa berkembang  lagi dan dikenali sebagai kebangkitan kembali patrimonialisme dan neo-tradisionalisme.

Dengan melihat sejarah birokrasi kerajaan, barangkali ada kaitan sistem birokrasi sekarang dengan dahulu. Masih banyak dijumpai praktik pejabat yang seharusnya mempunyai otoritas membuat kebijakan sendiri, akan tetapi tetap tergantung dan menunggu “dawuh” dari atasannya. Selain itu juga banyak dijumpai praktika birokrasi beroriantasi mengabdi kepada kekuasaan, dan bukannya kepada rakyat.

Katanya sih sudah ada yang namanya reformasi birokrasi yang sudah dicetuskan oleh presiden kita pada tahun 2004 yang lalu, namun kalo kita lihat sampai sekarang budaya birokrasi yang tetap bertele-tele, menghabiskan uang dan lainnya tetap saja ada dan belum bisa hilang walaupun sudah hampir 6 tahun yang lalu reformasi birokrasi di galakkan. Bahkan sampai disindir dalam salah satu iklan rokok dengan menggunakan istilah ‘wani piro??’. Namun tetap saja budaya birokrasi yang sudah tertanam sangat dalam sekali disetiap sendi-sendi aparatur pemerintahan sangat susah sekali untuk dihilangkan.

Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mengubah budaya birokrasi yang sudah tidak relevan lagi terlebih lagi dalam era globalisasi seperti saat ini. Yuk berusaha untuk menyadarkan orang-orang yang belum sadar itu bagaimana sih konsep birokrasi yang benar dan bagaimananya menjadi pelayan buat rakyat……